Perlindungan Profesi Guru

0
1991
Besty Resida Butar butar, S.Pd

Oleh: Besty Resida Butar butar, S.Pd
Guru SDN 18 Mandau, Provinsi Riau

Guru merupakan profesi mulia. Banyak orang hebat terlahir dari didikan guru. melalui profesinya guru berbakti kepda negara. Tugasnya dilaksanakan dengan sepenuh hati. Profesi guru bukan hanya sebatas mengajar dan menyampaikan materi pelajaran. Tapi tugas guru telah tercaantum di dalam UU No 14 Tahun 2005 yakni guru bertugas mengajar, mendidik, melatih, membimbing dan mengevaluasi siswa. Jadi seorang guru selain mengajar harus juga membimbing dan melatih siswa.

Untuk menjalankan amanat Undang-undang inilah guru menjalankan profesinya dalam mendidik. Namun, kenyataannya ketika mau menjalankan tugas mendidik banyak guru yang terlibat dengan maslah hukum. Banyak guru yang masuk bui karena melanggar Undang-undang perlindungan anak.

Banyak ha yang menyebabkan terjadinya pelangggaran hukum terhadap anak di sekolah. Terlalu rumit untuk diperdebatkan permasalahan ini. Ada seorang anak mendapat perlakuan kasar dari guru karena prilakunya yang kasar terhadap guru, ada yang tidak sopan terhadap guru sehingga memunculkan emosi guru.

Sebagai pembangun insan cendikia seorang guru diharapkan tidak terpancing emosi ketika proses mendidik anak. Hal yang perlu diingat guru harus melek hukum. Guru harus mengetahui batas-batas dimana yang akan mengakibatkan guru bisa dipolisikan. Dalam mendidik anak perlu sudut pandangan yang sama antara guru dan orang tua siswa sehingga tidak saling mempolisikan. Karena tujuan keduanya adalah menjadikan anak tersebut orang yang baik dikemudian hari.

Baca Juga :  Penerapan Rasa Tanggungjawab dalam Diri

Permasalahan di atas merupakan segelintir permasalahan hukum yang dialami oleh guru. Sudah saatnya profesi guru mengerti akan hukum yang dihadapi dan juga bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada guru.

Ketika siswa mendapat perlindungan hukum, bagaimanakah dengan guru? Apakah guru juga memiliki perlindungan profesi? Ini selalu menjadi pertanyaan di kalangan guru. Oleh karena itu guru wajib melek hukum. Pada dasarnya, pemerintah sudah menerbitkan Undang-undang perlindangan profesi guru. Bentuk perlindungan guru itu dengan diterbitkannya Undng-undang No. 74 Tahun 2008 tentang guru dan terbitnya Permendikbud No 10 Tahun 2017 tentang perlindungan pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada Permendikbud No 10 Tahun 2017 telah dijelaskan bahwa Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Organisasi guru wajib memberikan perlindungan hukum kepada profesi guru.

Baca Juga :  Adakah Niat Gubernur Kepri Mencari Wakilnya?

Perlindungan hukum merupakan salah satu perlindungan yang diberikan terhadap profesi guru. Pelindungan hukum bagi guru diberikan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif serta intimidasi atau perlakuan tidak adil terhadap guru.

Perlindungan lainnya yang diberikan pemerintah terhadap guru adalah perlindungan profesi. Perlindungan profesi mencakup pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak adil, pembatasan terhadap penyampaian pendapat, pelecehan terhadap profesi danjuga perlindungan profesi atas pembatasan/pelarangan lain yang dapat mnghambat guru dalam melakukan tugas. Jadi, jika guru menghadapi situasi seperti ini maka guru bisa meminta perlindungan profesi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan dan organisasi profesi guru.

Perlindungan profesi selanjutnya yang tercantum paa UU no 14 Tahun 2005 adalah perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi, secara hukum yang sah pemerintah wajib melindungi keselamatan dan kesehatan guru. Sebagai contoh ketika bencana alam maka guru harus diberi perlindungan. Kejadian bencana asap yang terjadi di Riau setiap tahunnya perlu diperhatikan kesehatan guru ketika kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga :  Jadilah Netizen yang Bijak Bersosial Media

Selain dari perlindungan yang telah disebutkan diatas ada satu lagi perlindungan yang diberikan kepada guru yakni perlindungan HAKI. HAKI adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan HAKI merupakan perlindungan terhadap karya intelektual guru. Setiap karya Intelektual guru harus dilaporkan Ke Kemenkumham untuk mendapatkan Hak paten terhadap karyanya.

Guru melek hukum merupakan suatu keharusan. Hal ini agar guru mengetahui yang mana perbuatan melanggar hukum dan yang mana merupakan hak pelindungan profesi guru. Sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus guru yang dipolisikan. Guru melek hukum juga akan membuat guru tau mana hak perlindungan bagi profesi guru agar guru tidak lagi di intimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian guru akan merasa nyaman ketika melaksanakan tugasnya sebagai profesi guru. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here