Petani Kepri Masih Terabaikan

0
782
Panusunan Siregar

Oleh: Panusunan Siregar
Bekerja di BPS Provinsi Kepri

Seiring dengan iklim dan kondisi geografis Indonesia yang agraris, maka tidak dapat dipungkiri bahwa bahagian terbesar masyarakat Indonesia pasti menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian yang notabene meliputi 6 (enam) subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Dengan demikian, ketika berbicara petani, itu berarti mereka/masyarakat yang bekerja atau berusaha si subsektor tersebut. Merujuk pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2017, 12,6 persen penduduk Kepri bekerja di sektor Pertanian dan meupakan sektor penampung angkatan kerja terbesar ke 3 setelah sektor Perdagangan (25,5 %) dan Industri Pengolahan (15,8 %).

Itu artinya bahwa Sektor Pertanian merupakan penyanggah yang tidak kalah penting dalam penyediaan lapangan kerja. Namun demikian, bila dilihat dari sisi kesejahteraan mereka yang bekerja di sektor pertanian tersebut, tidaklah menggembirakan. Hasil pertaniannya, masih jauh dari yang diharapkan dan akibatnya, hasil pertaniannya tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Besar Pasak dari Tiang
Dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani, Badan Pusat Statistik telah menghitung dan merilis suatu indikator yang disebut indeks Nilai Tukar Petani (NTP).

Indeks ini merupakan rasio dari indeks yang diterima oleh petani (hasil penjualan produk pertaniannya) dengan indeks yang dibayar oleh petani (untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari dan termasuk pertaniannya). Bila nilai NTP berada di atas 100, itu artinya para petani beruntung dan bila lebih kecil dari 100 berarti merugi.

Baca Juga :  Buku Toponimi Tanjungpinang

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Kepri terlihat bahwa sejak 2014, nilai NTP Kepri terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun dan pada 2017 merupakan yang terendah. Ironinya, sudah menurun, angkanya pun berada di bawah 100 yang berarti merugi.

Bila ditelusuri lebih jauh terhadap subsektor-subsektornya, yang paling merasakan keterpurukan adalah para petani yang mengusahakan tanaman perkebunan (kelapa, cengkih, dan karet) yang angkanya berfluktuasi di bawah 90 dalam 3 tahun terakhir. Kemudian, disusul oleh petani tanaman pangan dan hortikultura dengan nilai NTP berfluktuasi di bawah 100.

Rendahnya angka NTP tersebut dapat dimaknai dari 2 sisi. Pertama, dari sisi pengelolaan usaha pertaniannya, para petani membutuhkan biaya operasional yang relatif besar, seperti untuk beli bibit, pupuk, biaya upah buruh, dll.

Kedua, dari sisi hasil panen, sering kali para petani tidak mendapatkan harga jual sebagaimana yang diharapkan karena pada saat panen, harganya cenderung turun. Akibatnya, para petani mengalami kondisi besar pasak dari tiang yang direfleksikan dengan nilai NTP di bawah 100.

Fenomena di atas telah berlangsung dalam 5 tahun terakhir ini, dan apakah hal ini terjadi karena para petani belum dijadikan sebagai subjek dan objek pembangunan?

Baca Juga :  Korupsi Merajalela di Indonesia dan Cara Menanggulanginya

Sebab, bila ditelisik lebih jauh dari perspektif penduduk miskin, terlihat ketimpangan perhatian (baca pembangunan) yang semakin lebar antara perkotaan dan perdesaan yang notabene wilayah geografisnya para petani.

Sejak 2012, persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan semakin melebar. Pada Maret 2012 kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan relatif tidak berarti, yaitu hanya 0,21 % dimana persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 7,15 % dan perdesaan 6,94 %.

Tetapi pada 5 tahun berikutnya (Maret 2017), kesenjangan telah mencapai 5,72 %, atau naik lebih dari 27 kali lipat dimana persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 5,2 % dan perdesaan 10,92 %.

Fakta ini mengungkapkan adanya bias arah pembangunan yang terlalu urban oriented dan daerah perdesaan yang merupakan tempat tinggal para petani, cenderung terabaikan.

ADD Tepat Guna dan Tepat Potensi
Bercermin dari fakta empiris di atas, dan sebagaimana diamanatkan Nawacita Bapak Presiden (membangun dari pinggiran/desa) maka sudah saatnya orientasi pembangunan diarahkan ke daerah perdesaan bilamana kesenjangan yang terjadi tidak ingin dilestarikan.

Kepri sangat potensial untuk sektor pertanian (perkebunan, peternakan, dan perikanan), maka mari kita dorong energi (APBD) untuk mendongkrak potensi tersebut.

Baca Juga :  Wamena Cukup Sampai di Sini

Galakkan dan dorong masyarakat untuk berbudidaya ikan, beternak (sapi dan kambing), dan berkebun (lada, kelapa, dan cengkih). Pada saat yang bersamaan harus diciptakan sektor hilir dan pemasarannya agar para petani bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil pertaniaanya sehingga mereka mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikian yang lebih tinggi.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberdayakan dana desa yang jumlahnya relatif besar setiap tahun bisa diarahkan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat perdesaan berupa modal kerja sesuai dengan kemampuan dananya.

Dengan besaran anggaran yang nilainya di atas Rp 800 juta per tahun, masyarakat desa bisa memanfaatkannya untuk modal kerja bergulir dengan 0 % bunga. Modal kerja tersebut harus diarahkan ke usaha-usaha yang sesuai dengan potensi desanya.

Untuk itu, masing-masing kepala desa sudah saatnya mengidentifikasi komoditas unggulan desanya agar dapat mengarahkan anggaran dana desa (ADD) untuk modal kerja bagi warganya secara tepat guna dan tepat potensi. Bila hal ini bisa diwujudkan, maka masalah kesejahteraan rakayat akan dapat ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan akan berlangsung secara otomatis.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here