Polres Awasi Money Politic

0
597
Kapolres AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro menandatangani kampanye pilkada damai belum lama ini.f-raymon/tanjungpinang pos

Polres Tanjungpinang membentuk tim khusus yang akan mengawasi praktik money politik di Pilkada Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Pasalnya, praktik money politic atau politik uang tampaknya telah menjadi hal yang lumrah dan hampir terjadi di setiap event politik, baik Pilkada maupun Pileg. Padahal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada secara tegas mengatur sanksi untuk pemberi dan penerima politik uang.

Ketentuan sanksi politik uang dalam UU Pilkada diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D. Dalam pasal itu disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Tak hanya kepada pemberi, penerima uang berbau politik itu juga dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pihak pemberi. Hal ini diungkapkan Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, kemarin.

Baca Juga :  Politik Itu Persahabatan, Bukan Buang Badan

”Kita ingatkan jangan sampai melakukan money politic. Kita sudah sebar intelijen apabila itu terjadi maka kita akan tindak tegas,” kata Ardiyanto Tedjo Baskoro, kemarin.

Ia juga minta agar pengawasan money politic juga harus dilakukna oleh KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Menurutnya, meskipun kampanye calon Wali Kota telah digelar 15 Februari kemarin, situasi Kota Tanjungpinang hingga kemarin tetap aman dan nyaman. Ini tidak lepas dari kedua calon tersebut menggunakan pola kampanye door to door. Yang lebih cenderung para pasangan calon mendatangi warganya kerumah langsung, mereka menyampaikan visi dan misi masing-masing. ”Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan lanjar dalam menyampaikan visi dan misi para pasangan calon,” sebutnya.

Baca Juga :  Soerya Respationo Belum Terima Surat Pengunduran Rahma

Kapolres menyebutkan, dalam penyampaian waktu kampanye itu kepada kita dan KPU Tanjungpinang serta Panwanslu, namun pemberitahuan itu mendadak yakni satu hari sebelum melakukan kampanye. ”Kita sudah minta jadwal selama satu bulan tapi dari tim sukses tidak bisa dikarenakan kampanye door to door dan mereka memberikan informasi mendadak juga,” sebutnya.

Lanjutnya, untuk pengamanan kampanye itu pihaknya selalu menurunkan anggota untuk melakukan pengamanan dan memonitor kegiatan tersebut. ”Ada massa dan para calon walikota Tanjungpinang kita turun untuk memonitor,” ujarnya.(RAYMON)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here