Ponton Hanyut, PPTK-nya Mengilang

0
924
Ponton hanyut: Kapal KPLP menarik ponton yang hanyut dari pulau terkulai, Sabtu lalu.F-suhardi/tanjungpinang pos

Nasib pelabuhan Dompak sama dengan Proyek Pelabuhan Internasional Tanjungberakit. Kedua proyek ini sudah separuh dibangun dan sudah akan selesai. Namun, karena tersandung masalah regulasi setingkat Pemerintah Pusat, sehingga Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) seperti lepas tanggungjawab.

TANJUNGPINANG – Sabtu, (19/6) lalu, ponton pelabuhan Pulau Dompak hanyut setelah besi penyangganya patah. Ponton itu sempat hanyut sampai mendekati pulau terkulai. Karena khawatir ponton ini menabrak kapal atau rumah pelantar, hingga nelayan yang melihat, ponton itu hanyut langsung menarik ke Pulau Bayan, Tanjungpinang.

Pantauan Tanjungpinang Pos, pada Senin (19/6) kemarin, ponton di salah satu dermaga masih belum diperbaiki petugas KSOP Tanjungpinang. Sedangkan posisi ponton yang sebelumnya hanyut saat ini, masih ada di Pulau Bayan. Sementara kepala KSOP Tanjungpinang Rajuman Sibarani saat akan dimintai keterangan oleh wartawan koran ini selalu menghindar alias tenggelam. Bahkan, enggan menjawab pertanyaan wartawan ketika dikonfirmasi pesan singkat yang disampaikan, hingga saat ini tidak mau di jawab.

Dosen Stisipol Tanjungpinang Syahril Budiman menyampaikan, sebenarnya persoalannya apakah dari awal dibangun arah pembangunan pelabuhan tersebut apakah sudah jelas peruntukkannya. Misalnya, pembangunan itu sudah tertuang di dalam Rencana Jangka Menengah daerah (RJMD) untuk apa ada pelabuhan itu? Siapa yang bakal mengelola, meskipun pembiayaannya campur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Nama Candra Mencuat di Bursa Pilbup Natuna

Tapi yang paling penting, mau dibangun, lalu arah pembangunannya mau dibawa kemana? ”ada istilahnya road map,” jelas Syahril. Lebih lanjut, dia memandang justru telah dibangunnya pelabuhan ini, dengan anggaran yang sudah kurang lebih ratusan miliar dihabiskan lantas pembangunannya tidak bisa dimanfaatkan justru sudah rusak.

”Kaca pecah, apa semua, sekarang katanya dikelola BUMD Pemprov, cuma apakah memang cukup biaya pengoperasiannya. Sayang sekali itu, pembangunannya menggunakan dana rakyat, belum dinikmati sudah rusak duluan,” ucapnya. Sangat merugikan sekali, tidak hanya merugikan daerah melainkan anggaran yang seharusnya untuk pembangunan lainnya, justru dimanfaatkan kembali untuk revitalisasi perbaikan gedung tersebut.

”Harus diseriusin, lah,” tegasnya. Kalau memang sungguh-sungguh, libatkan semua stakeholder yang sudah ada. Misalnya, Pemprov punya BUMD, bahkan Pemprov punya Dishub bidang Hubla, tidak hanya itu sebagian besar pelabuhan di Tanjungpinang, dioperasikan oleh Pelindo.

”Kelolalah sama-sama, kelola secara swasta, tak usah jauh-jauh kalau mau studi banding Singapore, Malaysia dekat, fasilitas okeh. Itu bisa jadi projek percontohan. Kita ini kadang-kadang bisa buat, tapi pemeliharaan kurang, lalu institusi yang mengelola penting, carilah yang betul-betul kapabilitas. Sampai saat ini sudah hampir Rp120 miliar dihabiskan,” timpalnya. Nah soal kerugian negara ini, sambungnya, memang seharusnya setiap anggaran pemerintah itu wajib diperiksa. Kalau ada indikasi temuan penyimpangan, memang harus dilakukan upaya hukum.

Baca Juga :  Pelajari Dasar Bisnis Amerika di Natuna

”Kalau sudah seperti ini, tidak ada salahnya aparat hukum untuk menyelidiki, karena kita takutnya, mangkraknya ini tadi karena biaya operasionalnya sudah dipasang duluan, misanya. Samalah pelabuhan Tanjungberakit, tidak tahu siapa yang mengelola sampai saat ini,” bebernya demikian. Tak berjalannya, proyek tersebut dibangun sejak Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Muramis memimpin dan Hariyadi sebagai PPTK dari Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang.

Pelabuhan Dompak tersebut terhenti, saat keuangan Provinsi Kepri tengah dilanda efesiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Bahkan dulu, menurut Muramis, sebenarnya memang sudah ada dianggarkan lewat APBN 2016 untuk penyelesaian akhir pelabuhan sekitar Rp 6 miliar untuk tahap finishing, akan tetepi, sampai Agustus tahun 2016 tidak juga dilakukan proses lelang.

Baca Juga :  Disarankan Bentuk Pusat Ekonomi Baru

Lebih lanjut, Muramis pernah menyampaikan dari sekian banyak proyek strategis Kementerian Perhubungan (Kemehub) khususnya bidang perhubungan laut, kegiatan yang ditunda pekerjannya hanya Pelabuhan Dompak dan Pelabuhan Tanjungmoco, Dompak. Sementara itu, kelanjutan pembangunan pelabuhan di Pulau Laut, Letung, Midai, Pulau Tiga, dan Malarko, Karimun terus berjalan.

Sebelumnya juga, mantan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Didyk Choiroel mengatakan penyebab tidak terlaksana penyelesaian pembangunan Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang adalah tidak tercapainya penerimaan negara. Sehingga konsekuensinya adalah penyesuaian kegiatan. Memurut Didyk, langkah tersebut adalah untuk mencegah defisit negara terus melebar. Langkah strategis adalah melakukan penyesuaian. Memang sudah dianggar Rp 16 miliar, tetapi masih terjadi tarik ulur antara Pemprov dengan Kemenhub. Bisa jadi pertimbangan itu juga yang menyebabkan ditundanya penyelsaian pelabuhan tersebut.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here