Program Prona Rawan Disalahgunakan

0
386
Rudi Purwonugroho

Mantan anggota DPRD Lingga Rudi Purwonugroho, memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga agar mencermati Program Prona yang rawan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengubah status lahan.

LINGGA – Kali ini, ia meminta Bupati Kabupaten Lingga H Alias Wello untuk mewanti kepada kepala desa/lurah dan camat untuk mencermati pengajuan pengurusan sertifikat dalam Program Prona yang diluncurkan Pemerintah Pusat.

Ia menyebutkan, bahwa ada indikasi Program Prona ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengubah status lahan dari Surat Izin Memakai Tanah Negara (SIM TN) menjadi status kepemilikan.

Hal ini menurutnya, akan berdampak banyak terhadap tanah negara yang nantinya akan secara langsung akan dikuasai perseorangan.

Baca Juga :  Raih Prestasi, Gerakan Pramuka Gelar Syukuran

SIM TN berlaku apabila yang bersangkutan merawat, dan menjaga tanah tersebut dalam tentu.

Apabila dalam SIM TN berakhir jangka waktunya, lanjut Rudi, atau disebutkan jangka waktunya dalam SIM TN tersebut maka statusnya kembali menjadi Tanah Negara.

”Selain merugikan keuangan negara secara langsung, jika tanah negara telah dikuasai pemerintah tidak bisa memberdayakan tanah tersebut,” kata Rudi, Senin (1/9).

Ia mengingatkan, semakin banyak tanah milik negara menjadi milik pribadi akan menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah di kemudian hari.

Baca Juga :  2 Ribu Peserta Meriahkan Pawai Taaruf STQ

Bagi masyarakat yang pengertian setengah-setengah, tentunya biaa mendapatkan persoalan hukum.

”Begitu juga dengan perangkat pemerintahan terkait. Sebekum terlambat hal ini harus dicegah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rudi juga meminta Bupati Lingga H Alias Wello untuk membatalkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kabupaten Lingga tahun 2018.

Pasalnya, jika dilihat dari formasi CPNS yang diputuskan tidak mengakomodir kepentingan daerah.

Rudi juga menjelaskan, dari formasi yang telah disebar tersebut seperti di bidang pendidikan tidak terlihat formasi untuk kebutuhan guru olahraga dan guru agama padahal di Lingga ini tidak satupun ada guru bidang olahraga.

Baca Juga :  Saka Pariwisata Lingga Dikukuhkan

Untuk guru pendidikan juga dari formasi yang terlihat, jauh di atas grade pendidikan masyarakat Lingga.

”Bila hal ini dipaksakan, saya berani jamin hanya lima hanya 5 persen warga Lingga yang duduk menjadi PNS,” sebutnya.

Klaim hanya lima persen masyarakat tempatan, yang bisa menjadi CPNS ini berdasarkan pengalaman penerimaan CPNS 2014 lalu. (TENGKU)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here