Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tak Sesuai Spek

0
745

ANAMBAS – PELAKSANAAN tahap kedua pembangunan kantor bupati Anambas yang baru tidak selesai dari target yang ditentukan. Anehnya, pembangunan tahap kedua yang belum selesai seratus persen tetap dilanjutkan pengerjaan tahap ketiga.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa menerima pekerjaan itu sesuai target dan hanya membayar sesuai dengan volume pekerjaan saja. Sementara, bagian atap bangunan yang telah terpasang tidak bisa dibayar akibat pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

”Pemda tidak bisa bayarkan, jika pekerjaan tidak sesuai dengan gambar atau aturan yang dtetapkan sesuai dengan keputusan tim survei dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU),” jelas Effy Zjuhairi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Anambas, Senin (19/6). Dari pekerjaan yang ada pada tahap kedua, ia menilai sebanyak 68 persen yang layak dibayarkan. Effy menerangkan, bukan hanya pihaknya saja yang menghitung tetapi dibantu juga oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga :  Progres Jalan Rewak Sudah 40 Persen

Dari hitungan itu, maka pemda berkewajiban membayar pekerjaan ditahap kedua kemarin sebesar 68 persen dari nilai harga. Ia menambahkan, ketika itu pelaksana pekerjaan itu dilaksanakan oleh PT Rajawali Kalbar dan ia memastikan perusahaan tersebut sudah diblacklist karena dianggap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi.

”Dengan adanya sanksi blacklist, maka perusahaan tersebut tidak bisa mengikuti proses lelang ditempat lain bahkan seluruh indonesia,” terangnya. Saat ini, lanjutan pembangunan kantor bupati tahap ketiga sudah dilelang dengan nilai Rp 23 miliar. Ia berharap, pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Baca Juga :  Angka Pengangguran Masih Tinggi

Setelah pembangunan tahap ketiga selesai, maka pada tahun berikutnya kantor bupati sudah bisa digunakan. Selain dari kantor bupati yang masih proses lelang, akses jalan menuju kantor bupati juga memasuki proses lelang dengan anggaran sebesar Rp 23 miliar. ”Sudah tentu perusahaan itu diblacklist, dan dibayarkan sesuai dengan volume pekerjaan saja jika tidak sesuai speknya,” ucapnya.(INDRA GUNAWAN)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here