Ratusan Rumah Belum Ada Meteran PLN

0
810
Rahma saat melihat pemasangan meteran listrik di rumah Nenek Keddah warga Kampung Sekatap, Dompak.

TANJUNGPINANG – Wakil Wali Kota Tanjungpinang terpilih, Rahma mengaku sedih bila mendengar ada rumah warga yang belum teraliri listrik PLN karena berbagai alasan atau persoalan.

Untuk itu, Rahma berjanji berusaha menyelesaikannya nanti dengan mencari solusi terbaik dan tentu akan membahas hal ini bersama pihak PLN Tanjungpinang.

Seperti persoalan yang dialami warga Tirto Mulyo, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Sekitar 100 lebih rumah warga belum memiliki meteran sendiri.

Meski demikian, masyarakat di sana dapat menikmati listrik 24 jam. Hanya saja daya yang bisa dipakai masing-masing pelanggan terbatas karena menggunakan meteran curah yang diberikan PLN Tanjungpinang.

Manager Area PLN Tanjungpinang, Fauzan menuturkan, rumah di Kampung Tirto Mulyo belum memiliki meteran karena terbentur aturan. Kawasan tersebut sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tanjungpinang masuk zonasi hutan lindung.

Menurutnya, selagi statusnya hutan lindung, maka PLN tidak bisa memasukkan listrik ke setiap rumah. Sehingga pihak PLN Tanjungpinang membuat kebijakan dengan memasang meteran curah dengan daya yang lebih besar.

Dari meteran tersebut, masyarakat menyambung jaringan sendiri ke rumah masing-masing. Setiap bulannya warga membayar beban listrik sesuai dengan pemakaian.

”Saya tidak tahu persis proses iuran masyarakat, tapi setiap bulan biasanya lancar membayar ke PLN area Bincen,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (22/7).

Fauzan menuturkan, dalam 10 hari terakhir ini, beberapa rumah diputus jaringan listriknya karena hasil survei tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN Tanjungpinang, ada yang melakukan kecurangan.

Akibatnya, sesuai ketentuan harus membayar denda, jika tidak, listrik akan di putus. ”Nilai pastinya saya tidak ingat, tetapi mungkin kisaran Rp100 jutaan. Mereka sudah sepakat akan membayar, apakah menyicil atau langsung sudah dibahas di rayon,” ungkapnya.

Ia menuturkan, jika tidak dibayar, listrik di satu kampung itu bisa dipadamkan. Hanya saja saat ini, atas kesepakatan dan komunikasi hanya untuk 10 rumah yang ketahuan melakukan kecurangan.

Menurut Fauzan jika ada masyarakat yang belum dialiri listrik, bisa segera melapor. Pihaknya bisa memasangkan jaringan karena tersedia daya.

”Sekarang tidak ada yang ditahan-tahan, bahkan dimana saja bisa dialiri listrik karena jaringan yaitu tiang dan daya tersedia,” paparnya.

Hanya saja sebelum mengajukan pemasangan listrik, dua hal harus diperhatikan yakni lahan tersebut tidak bersengketa maupun tidak melanggar aturan pemerintah daerah maupun pusat. ”Jika salah satu dari dua hal ini, PLN tak bisa menyabungkan listrik,” ucapnya.

Rahma menuturkan, terkait solusi persoalan ini akan diselesaikan setelah duduk bersama PLN untuk membahas. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here