Rp 495,8 M APBN di Kepri Terserap

0
791
Heru Pudya Nugroho

Hingga Minggu Kedua Maret 

Hingga minggu kedua Maret (triwulan I 2017), serapan APBN kementerian/lembaga Satker pusat dan daerah di Kepri masih sekitar Rp 495,8 miliar.

Tanjungpinang – Serapan ini hanya 8,52 persen dari Rp 5,82 triliun total pagu APBN di 45 kementerian/lembaga di Kepri. Nilai ini lebih rendah dibandingkan serapan 2016 lalu di triwulan I di kisaran 10,33 persen.

Realisasi anggaran ini menjadi stimulus ekonomi Kepri di triwulan I. Sejumlah proyek yang ditangani Satker pun sudah mulai dikerjakan seperti penanganan banjir di Jalan Pemuda Tanjungpinang dengan anggaran Rp 7,9 miliar.

Kemudian, lanjutan pembangunan jalan layang Simpang Jam Batam juga dikerjakan. Tahun ini anggarannya sekitar Rp 90,5 miliar. Di Simpang Kabil Batam, akan dibangun juga flyover dengan anggaran tahap awal Rp 26,4 miliar.

Beda dengan proyek yang didanai APBD, belum ada yang dikerjakan. Namun masih tahap lelang.

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri Heru Pudya Nugroho, mengatakan, meski demikian, capaian penyerapan anggaran di Kepri masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 7,42 persen.

Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran hingga akhir triwulan I tahun 2017 paling tinggi pada belanja pegawai (17,59 persen), disusul dengan belanja modal (5,96 persen), belanja barang (5,12 persen), dan belanja lain-lain (2,21 persen).

Sedangkan ditinjau dari segi kewenangannya, realisasi paling tinggi ada pada satker-satker kantor daerah (11,95 persen), disusul dengan satker kantor pusat (4,48 persen).
Jenis satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan banyak yang belum mulai mencairkan anggaran dalam DIPA, sehingga persentase realisasinya relatif kecil.

Baca Juga :  Penerbangan Batam-Natuna Makin Jauh

Karena rendahnya capaian penyerapan anggaran hingga menjelang akhir triwulan I tahun 2017 tersebut dan indikasi masih banyaknya proyek/kegiatan strategis pemerintah yang belum terlaksana, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri perlu segera melakukan upaya untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan langkah.

Gunanya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja satker melalui kegiatan ekspos review pelaksanaan anggaran tahun 2016 dan sosialisasi revisi anggaran tahun 2017.

Dalam kegiatan ini dipaparkan hasil analisis untuk realisasi dan pelaksanaan anggaran di tahun 2016 yang lalu, dipadukan dengan analisis terhadap perencanaan, serta langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2017.

Kegiatan review pelaksanaan anggaran tahun 2016, ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran, menilai kualitas pelaksanaan anggaran dari sisi teknis/operasional, dan menghasilkan rekomendasi yang bersifat teknis dan aplikatif.

Adapun penyerapan anggaran tahun 2016 di Provinsi Kepri tercatat sebesar 87,96 persen atau di atas rata-rata penyerapan di Pulau Sumatera sebesar 87,72 persen dan rata-rata penyerapan nasional sebesar 85,53 persen.

Hal tersebut merupakan capaian positif di tengah kebijakan penghematan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal terkait penghematan belanja pemerintah yang dilaksanakan sebanyak dua kali secara nasional di tahun 2016, turut mempengaruhi pelaksanaan APBN di Provinsi Kepri, yaitu penurunan belanja pemerintah sebesar Rp 138,66 miliar (2,51 persen).

Baca Juga :  Ayo, Cegah Terorisme dengan Eksplorasi Kearifan Lokal!

Dalam analisis selanjutnya didapati permasalahan utama yang paling urgent untuk mendapatkan tindaklanjut, yaitu kurang efisiennya perencanaan anggaran, serta kurangnya kepatuhan satker terhadap batas waktu penyelesaian tagihan dan kurangnya ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Di awal tahun 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri melaksanakan analisisSpending Review tahun 2017 dengan menelaah rencana kerja dan anggaran satker.

Analisis tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi potensi ruang fiskal yang masih dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan penganggaran dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBN dari segi value for money, menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis atas penggunaan belanja pemerintah.

Alokasi belanja pemerintah yang dilakukan review di antaranya adalah yang berkaitan dengan honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, langganan listrik, belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja bantuan sosial.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diberikan rekomendasi kepada satker yang terindikasi memiliki inefisiensi dalam perencanaan anggaran, agar melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih prioritas dan produktif.

Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku pemimpin satker pun diimbau untuk terus melaksanakan anggarannya secara efisien, dan tidak menumpuk pelaksanaan belanja operasional pada akhir tahun anggaran.

Baca Juga :  Tutup Peluang untuk Lulusan SLTA

Secara khusus Menteri Keuangan RI memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga melalui surat nomor S-153/MK.05/2017 untuk melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2017, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Review atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian kinerja.
b. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan.
c. Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak dan
d. Pengendalian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan.

Pada kegiatan “Ekspose Review Pelaksanaan Anggaran dan Sosialisasi Revisi Anggaran’ ini, turut dilaksanakan penandatanganan fakta integritas antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Kuasa Pengguna Anggaran Satker, dan KPPN terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai perwujudan komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan menerapkan zero tolerance terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pelaksanaan anggaran.

Acara Ekspose Review Pelaksanaan Anggaran dan Sosialisasi Revisi Anggaran tersebut dilakukan di Hotel CK Batu 8 Tanjungpinang, Rabu (15/3).

Hadir saat itu, Kejati Kepri Yunan, sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri, satker dan lainnya.(Martunas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here