Saran BPN Lahan Mentarau Dimanfaatkan Pemda

0
485
KAMPUNG TUA di Batam yang akan dibebaskan dari BP Batam.f-istimewa
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, mengungkapkan kondisi salah satu Kampung Tua di Batam yang penduduknya minim.

BATAM – Di mana, penduduk di Kampung Tua Mentarau, dinilai terlalu sedikit dengan dua bangunan, di atas luas 3,3 hektar. Sehingga disarankan agar pemerintah daerah, memanfaatkan sebagian lahan itu.

Pesan itu disampaikan Kepala Kantor BPN Batam, Askani saat menyampaikan hasil pendataan kampung tua di Batam, sebelumnya. Di Kampung Tua Mentarau, hanya sekitar 7 kepala keluarga (KK) dengan hanya dua bangunan. Sementara luas Kampung Tua sebanyak 3,3 hektar,” ungkap Askani.

Dia sempat mempertanyakan, peruntukan lahan yang luas dengan jumlah bangunan sangat minim. Dimana, diwilayah itu, rumah penduduk lebih dipilih di atas laut dan bukan di darat. ”Apakah lahannya digunakan untuk apa atau untuk siapa? Ini tanah berbatasan laut. Yang kita ukur, lahan sekitar itu,” sambungnya.

Baca Juga :  Pemko Siapkan BLUD untuk Kelola Rusun

Disarankan, dari 3,3 hektar itu, tidak diberikan semua ke warga. Disarankan pemerintah daerah mengelola lahan itu untuk kepentingan publik. Seperti untuk sekolah dan lainnya. ”Jadi, kalau dikeluarkan dari BP, tidak diberikan kepada warga semua. Atau mungkin diberikan untuk sekolah atau fasum atau fasos,” bebernya.

Saran lain yang disampaikan, untuk mendukung perkenomian masyarakat Mentarau, Batam. Salah satunya untuk mendukung pengoperasian lapak restoran. Di mana, di daerah sana diakui, banyak restoran. Sehingga, pembenahan Kampung Tua tidak sampai pendataan hingga pengesahan luas dan hak milik warga.

Baca Juga :  Anak Batam Sampaikan 10 Aspirasi ke Walikota

”Jadi jangan sampai ini kita selesaikan, kemudian memunculkan masalah baru. Kita dukung ekonominya dengan memberikan lapak atau kegiatan mendukung aktivitas restoran. Karena di sana banyak restoran seafood,” imbuhnya.

Soal lahan, BPN sudah melakukan pengukuran bersama Pemko dan BP Batam. Namun masih ada kendala pengesahan dan penyerahan Kampung Tua di Batam. Dari 37 titik Kampung Tua di Batam, baru tiga yang sudah clear dan dinilai sudah bisa mendapat sertifikat. Masing-masing, Sei Binti, Tanjung Undap dan Tanjung Riau. Mentarau sendiri belum masuk.

Baca Juga :  Pulau Perbatasan Batam-Singapura Harus Ada Simbol NKRI

Askani menilai, masalah yang terjadi di Kampung Tua, ada lahan dialokasikan kepihak ketiga, ada lahan yang status hutan lindung, hak pengelolaan lahan (HPL) dipihak lain dan PL yang dikeluarkan ke pihak ketiga.

Untuk lahan kampung tua yang ada di hutan lindung, PCLS, pemerintah pusat akan mengeluarkan keputusan, untuk mengeluarkannya. Sementara untuk PL dan HPL di BP Batam, Menteri ATR, meminta untuk diselesaikan. Selanjutnya, diminta agar lahan sepadan pantai, diatur dalam peraturan pemerintah (PP). (MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here