Sekolah Negeri, Bebas Biaya Masuk

0
805
SISWA baru SMPN 1 Tanjungpinang saat pertama kali dikumpulkan di sekolah itu, tahun lalu. f-martunas/tanjungpinang pos

DOMPAK – Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kepri, Arifin Nasir menegaskan, tidak ada pengeluaran orangtua siswa saat mendaftarkan anaknya sekolah.

Pihak sekolah tidak boleh menerima uang pembangunan termasuk uang baju dan biaya pendaftaran. Semua gratis. Namun, ini berlaku untuk sekolah negeri.

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan segera dimulai pertengahan Juli mendatang.

Biasanya kekhawatiran orangtua terkait adanya biaya tambahan salah satu misalnya, dana OSISI, uang pembangunan serta biaya seragam. Kebijakan bebas biaya ini, biasanya hanya berlaku di sekolah negeri. Dalam pelaksanaan PPDB khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri melarang keras pihak sekolah untuk memungut biaya.

Baca Juga :  Mafia Sering Manfaatkan Laut Kepri

Kepala Disdik Kepri, Arifin Nasir menegaskan, dalam pelaksanaan PPDB tidak dipungut biaya apapun. Baik itu biaya pembangunan, seragam dan lainnya. ”Segala macam pungutan pada PPDB jelas dilarang,” tegasnya, Sabtu (12/5).

Biasanya, meski ada larangan pada pelaksanaan PPDB, orangtua wali murid yang mendaftarkan anaknya, seringkali diminta biaya lain-lain yang sudah mengikat. Seperti biaya seragam atau pun pembangunan dengan dalih atas kesepakatan bersama komite sekolah. Menurut Arifin, untuk tahun ini hal itu tidak diperkenankan dilakukan.

Dikatakannya, satu-satunya pungutan yang dibolehkan adalah iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang telah diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri.

Itu pun, lanjut Arifin, iuran SPP itu hanya diperuntukkan kepada wali murid yang mampu dengan perhitungan yang telah ditetapkan melalui aturan dalam Pergub. ”Kalau yang kurang mampu, diberikan keringanan,” katanya.

Baca Juga :  Pengerjaan Proyek Setengah Triliun Dimulai

Sementara untuk biaya lainnya, tegas Arifin, pihak sekolah tidak diperkenankan memungutnya. Ia mengumpamakan, seperti biaya pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan sekolah dengan segala fasilitasnya merupakan tanggungjawab pemerintah melalui 20 persen dari APBD yang telah dialokasikan. ”Jadi kalau pembangunan tidak menjadi beban wali murid, kecuali swasta,” ujar Arifin.

Sedangkan untuk biaya seragam yang selalu dikenakan pada PPDB merupakan hal yang tidak wajib. Dimana, seragam sekolah bisa langsung disediakan oleh pihak wali murid. Jadi, pihak sekolah tidak bisa mewajibkan wali murid memungut iuran tersebut pada pelaksanaan PPDB.

Baca Juga :  Nelayan Thailand dan Asahan Menjamur

Oleh karena itu, Arifin menyatakan, pada PPDB tahun ini tidak ada lagi pungutan iuran atau biaya yang dibebankan kepada wali murid. Sebelumnya, pihak Komisi IV DPRD Kepri meminta sekolah negeri agar menerima siswa baru sesuai dengan Permendikbud. Jangan memaksa menerima siswa di luar aturan itu, agar sekolah swasta hidup. Yang terjadi selama ini, sekolah negeri memaksanakan kehendaknya menerima siswa baru di luar ketentuan itu, sehingga sekolah swasta sepi murid baru. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here