SK UPTD Air Minum Belum Ditandatangi Sekda

0
712
FILTER SWRO: Tim Satker Kementerian PU saat menguji SWRO. F-DOK/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanjungpinang, Ashady Selayar mengetahui bahwa pengelolaan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Batu Hitam dan Pulau Penyengat kini ke Pemko Tanjungpinang.

Bahkan sebelumnya, Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah mengaku snagat siap untuk mengelola dan mendistribusikan kepada masyarakat.

Hanya saja, meski secara legal kewenangan susah ke Pemko Tanjungpinang belum ada tanda-tanda akan dioperasionalkan. Hal ini tentu mengundang tanda tanya dari berbagai pihak, apalagi kendalanya.

”Saya tak begitu tahu apa lagi kendala Pemko tak mengoperasionalkan. Sebab secara mesin sudah bagus makanya diberikan pinjam pakai pengelolaannya ke Pemko. Tapi alasan sampai saat ini tidak jalan belum ada informasi dari dinas terkait,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (4/5).

Baca Juga :  Bandara RHF Masih Rugi Rp50 Miliar Per Tahun

Infomrasi yang diterima terhambatnya pengoperasionalan karena SK Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Air belum ada atau belum ditandatangani Sekda Tanjungpinang, Riono.

Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa belum diselesaikan dinas terkait dan belum ditandatangi Sekda Tanjungpinang, Riono. Jika ini diselesaikan maka sudah bisa digunakan masyarakat.

Bangunan air ini sudah lama ditunggu masyarakat, maka sudah seharusnya persoalan administrasi seperti ini segera diselesaikan. Bahkan melalui APBD Pemko segala keperluan seperti selang dan lainnya sudah dianggarkan Pemko. Ini artinya, DPRD mnedukung pengoperasionalan air ini.

Baca Juga :  PT Angkasa Pura II Serahkan Mobil Perpustakaan ke Pemko

”Kita sudah anggarkan untuk pengadahan kebutuhan lainnya. Tapi kalau belum digunakan tentu membuat bingung,” tuturnya.

Terkait hal ini, ia menilai akan dipertanyakan dengan dinas terkait apa persoalannya agar sama-sama mencari solusi. Dengan adanya UPTD, maka nantinya harga air kepada masyarakat juga akan dibahas. Semoga terkait hal ini tidak memakan waktu yang lama.

Sebelumnya, Sekda Kota Tanjungpinang, Riono mengaku SK belum ditandatangi karena masih ada kesalahan yang perlu diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum. Sehingga menunggu ini selesai. Terkait hal ini, saat dihubungi melalui telepon, Plt PU Kota Tanjungpinang tidak aktif. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here