Suksesnya Pilkada Serentak 2018 Bertanda Terwujudnya Pemilih Berdaulat

0
683
Putri Azhura

Oleh: Putri Azhura
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Pilkada Serentak 2018 akan digelardi 171 daerah yang terdiri dari 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.Tahapan pilkada‘’Tanggal 8–10 Januari 2018Masa pendaftaran pasangan calon,13 Februari 2018KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan berpartisipasi di Pilkada 2018, 15 Februari–26 Juni 2018Masa kampanye dan debat publik Pilkada 2018, dan 27 Juni 2018Pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS.”

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah disetujui pada Rapat Paripurna DPR-RI 21 Juli 2017, dan disahkan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017memerintahkan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang sudah mempunyai syarat memilih harus terdaftar dalam pemilih tetap.

Untuk menjadi seorang pemilih, tentunya harus memenuhi persyaratan yang sudah diamanahkan Undang-undang. Syarat menjadi seorang pemilih termaktub pada pasal 198 Ayat 1,2 dan 3 bahwa setiap warga Negara Indonesia yang sudah berumur  17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.’’

Guna mewujudkan komitmen mensukseskan pilkada ini berbagai upaya terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang memantau proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di empat kecamatan di KotaTanjungpinang. Petugas PPDP akan mendatangi setiap rumah dengan sistem door to door untuk melakukan pencoklitan data pemilih.

Baca Juga :  Menanti Pemimpin Leiden Is Lijden

Pemilih berdaulat setidak-tidaknya ditandai oleh dua hal. Pertama, kesediaan untuk menerima informasi (politik dan kepemiluan) dari berbagai sumber, dan memilah-milah informasi secara kritis dan adil. Kedua, (berdasarkan informasi yang terverifikasi) pemilih memiliki kemampuan untuk menjatuhkan pilihan secara otonom terhadap kandidat baik dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada yang dinilai memiliki visi, kapasitas, dan rekam jejak yang lebih baik.

Pemilih berdaulat tidak memilih kandidat hanya karena penampilan fisik: lebih gagah/cantik, dan bukan karena alasan kesamaan komunal: suku, ras, warna kulit, dan sub-kultur.  Bukan juga karena arahan, bujukan, atau ancaman dari pimpinan, atasan, dan teman. Tentu saja, pemilih berdaulat tidak memilih karena politik uang yang selalu di kenal dengan sebutan serangan fajar.

Baca Juga :  Percepatan Kualitas SDM Kepri Melalui Program Revitalisasi SMK

Salah satu indikator pemilih yang cerdas adalah pemilih yang selalu berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu yang mengutamakan pemilih yang bersih, cerdas dan berharap perubahan.

Pada tahap pencalonan, pemilih harus bisa mengkritisi dan memberikan masukan serta tanggapan terhadap calon walikota dan wakil walikota. Integritas penyelenggara pemilu tidak hanya tergantung dari karakter individual para komisioner, juga sangat dipengaruhi oleh dukungan atau intervensi dari pihak luar, seperti peserta pemilu ataupun pemerintah sendiri.

Peran penyelenggara pilkada harus menjadi sebuah lembaga yang memberikan pendidikan politik bagi pemilih/masyarakat. Disamping itu, peran KPU juga harus bisa menekan angka golput yang tinggi ketingkatan paling rendah demi mewujudkan pilkada yang benar-benar patisipatif.

Pemilih berdaulat hendaknya menggunakan hak politiknya secara cerdas, menjunjung tinggi kejujuran dan kebersamaan, serta terus mengawasi para kepala daerah yang telah dipilih agar benar-benar menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya.

Rakyat harus memiliki kedaulatan moral dan politik dalam menentukan kepala daerahnya, serta tidak boleh terkecoh oleh permainan politik yang menjual citra dan janji-janji politik murahan yang tidak sejalan dengan kenyataan.

Baca Juga :  Hari Peduli Sampah Nasional 2018

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menganut asas kedaulatan rakyat. Sendi negara itu tercantum dalam Pasal 1, ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ajaran kedaulatan yang dianut dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat.

Masyarakat tanjungpinang saat ini membutuhkan sosok figur pemimpin siap bekerja yang menganggap dirinya bukan penguasa, tapi abdi rakyat yang ikhlas melayani masyarakat. Harapan penulis agar masyarakat tanjungpinang mulai cerdas untuk memikirkan nasib kota ini dan jangan terlena dengan uang ataupun sembako yang mereka berikan, karena nasib kota ini tidak bisa ditukar dengan uang atau sembako segitu saja.

Kita membutuhkan sosok figur yang bisa memberikan bukti, bukan sekedar janji-janji saja.Kita butuh kader umat dan bangsa yang bisa memimpin dengan tulus untuk membangun, sehingga Pemilu Berintegritas mewujudkan komitmen Pemilih Berdaulat sebagaimana yang kita harapkan bersama akan tercapai. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here