Sumbangan Dana Kampanye Tak Mengalir di Enam Parpol

0
307
Pegawai KPU Provinsi menerima parpol yang menyerahkan LPSDK.f-istimewa

TANJUNGPINANG – Sebanyak enam partai politik (Parpol) tidak menerima sumbangan dana kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Hal ini diketahui saat dokumen Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimiliki enam parpol diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri di kantornya beralamat Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang, Rabu (2/1).

Enam parpol tersebut, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Delapan parpol lainnya menerima aliran sumbangan dana kampanye Pemilu Serentak 2019. Masing-masing parpol berbeda menerima aliran dana kampanye.

Baca Juga :  Pemilih Berkurang 373 Jiwa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima aliran sumbangan dana kampanye sebesar Rp 149.007.000, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya Rp 7,5 juta, Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebesar Rp 902.286.000, Partai Beringin Karya (Berkarya) sebesar Rp 349.793.300, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 783.504.000, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp 21 juta, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 823.396.190, dan Partai Demokrat Rp 668.574.500.

”Saat ini, sumbangan dana kampanye yang diterima parpol bersumber perseorangan. Kelompok belum ada,” kata Divisi Hukum KPU Provinsi Kepri, Widiyono Agung S kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (4/1).

Baca Juga :  Ditemukan 54 Pemilih Ganda

Sebelum 13 Maret 2019, kata Agung, parpol maupun peserta Pemilu serentak 2019 lainnya, masih bisa menerima sumbangan dana kampanye. Baik itu sumbangan dana kampanye bersumber perseorangan maupun kelompok.

Tapi, ada batasan sumbangan dana kampanye yang bakal diterima oleh peserta Pemilu. Parpol dan tim pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing menerima sumbangan dana kampanye bersumber per seorangan maksimal Rp 2,5 miliar.

Sedangkan calon anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Kepri hanya boleh menerima sumbangan dana kampanye, yang bersumber dari per seorangan maksimal Rp 750 juta.

Kemudian, parpol dan tim pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing menerima SDK yang bersumber dari kelompok sebesar Rp 25 miliar. Untuk calon Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Kepri hanya menerima SDK bersumber dari kelompok maksimal sebesar Rp 1,5 miliar.

Baca Juga :  KPU Waspadai Ijazah Palsu

”Tapi, peserta Pemilu tidak boleh menerima sumbangan dana kampanye dari orang asing, pengusaha asing, BUMD, BUMN, Bumdes hingga pencucian uang. Karena ada sanksi buat yang kasih dan penerima tersebut,” sebut dia. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here