Tahanan KPK Dilantik Jadi Bupati

0
592
Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, Syahri Mulyo dan Marwoto Birowo oleh gubernur Jawa Timur Soekarwo , Selasa (25/9/2018).

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri dan menyaksikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, Syahri Mulyo dan Marwoto Birowo oleh gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (25/9/2019).

Setelah menghadiri prosesi acara pelantikan tersebut, Tjahjo mengucapkan apresiasi dan berterimakasih kepada KPK yang karena telah mengizinkan peminjaman Bupati Tulungagung terpilih untuk dilantik.

“Kemendagri dan Pemda Provinsi Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan KPK dengan penyidiknya juga yang hari ini telah memberikan izin peminjaman. Ini demi tugas Kemendagri dan tugas Gubernur Jawa Timur melaksanakan ketentuan undang-undang. Bupati Tulungagung terpilih ini sedang menjalani proses hukum. Tetapi, belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dia harus menjalankan tugas dan fungsinya, karena yang bersangkutan tidak bisa tinggal di daerah, maka ditunjuklah pelaksana tugas (Plt) sampai yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Baca Juga :  21.933 Honorer K2 Tak Lolos Tes P3K

Tjahjo menegaskan, sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 7 bahwa dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota. Kemudian, saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota”.

Ia menambahkan “KDH atau Wakil KDH yang mempunyai masalah hukum walaupun ditahan, tetapi belum memiliki hukum tetap maka ia akan tetap dilantik”.

Selanjutnya Mendagri mengeluarkan Surat Nomor: 132.33/7553/SJ yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur perihal Penugasan Wakil Bupati Tulungagung selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tulungagung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. Selain itu, Tjahjo juga memberikan tugas tambahan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melakukan monitoring terhadap kasus tersebut serta melaporkan perkembangannya kepada Mendagri. (jek)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here