Tarif Baru PLN Ditunda

0
765
LAHAN MASJID: Wawako Batam bersama rombongan saat meninjau lahan Masjid Raya II Batam yang akan dibangun di Sagulung, Batam. f-istimewa/humas pemko batam

Batam – Pemberlakuan tarif baru listrik Batam dengan kenaikan bertahap yang direncakan mulai 1 Maret 2017 akhirnya ditunda.

Penundaan terjadi karena belum keluarnya peraturan Gubernur (Pergub) Kepri, terkait tarif listrik yang sudah selesai dibahas komisi II dan III, DPRD Kepri.

Jika sudah terjadi kenaikan, maka pelanggan dengan daya 6 Amper, akan mengalami kenaikan pembayaran sekitar Rp70 ribu sampai Rp100 ribu.

Sekretaris Perusahaan PLN Batam, Samsul Bahri, mengatakan, tarif listrik Batam belum naik sampai saat ini. Terjadi penundaan pemberlakuan tarif baru dari direncanakan Komisi II dan III DPRD Kepri.

DPRD Kepri awalnya merekomendasikan kenaikan tarif bertahap pada Maret (penggunaan Februari) dan Oktober (penggunaan September) 2017.

”Tarif di Batam masih berjalan seperti biasa, karena kita masih menunggu Pergub. Keputusan tarif bukan dikita, tapi pemerintah,” kata Jumat (3/3).

Dengan demikian, berapa besaran kenaikan dan apakah naik bertahap atau tidak, pihaknya belum mengetahui, karena PLN Batam masih menunggu surat dari gubernur.

Namun dengan skenario usulan PLN Batam kenaikan 47 persen untuk daya 1.300 VA, maka tagihan pelanggan bisa naik Rp70 ribu sampai Rp100 ribu. Sementara skenario yang diusulkan Komisi II dan III DPRD Kepri, dengan daya 1.300 VA, kenaikan 45,4 persen

”Kalau berlaku 47 persen, yang kita hitung di DPRD, untuk 6 amper atau daya 1.300 VA sampai 2.200, kenaikan sekitar Rp70 sampai 100 ribu. Bahkan, kalau menghemat, kenaikan tidak terasa. Tapi itu tarif PLN loh, tidak ikut PPJU,” kata Samsul.

Dengan skenario kenaikan 47 persen, diakui keuntungan PLN juga tidak besar. Perkiraannya keuntungan PLN dengan tarif yang diajukan dulu, sekitar 2,98 persen.

Itu jika kenaikan tarif diberlakukan mulai Januari 2017. Keuntungan itu diakui bisa dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan.

”Kalau tidak, hanya bisa menutupi biaya produksi. Tidak bisa melayani sambungan baru dan tidak bisa membangun pembangkit,” bebernya.

Terkait dengan tarif sosial, diakui tidak besar. Namun, ada kebijakan PLN mengubah status pelanggan yang sebelumnya menggunakan tarif sosial diubah menjadi non sosial.

Alasannya, ada perubahan kondisi pelanggan. Dicontohkan, sekolah dan rumah sakit yang sebelumnya menerima tarif sosial, diubah non sosial.

”Ada tarif sosial komersial. Perubahan tarif yang sebelumnya sosial, namun kemudian bisnis, karena situasinya. Misalnya sekolahnya dulu sosial, tapi sekarang, biasa anak-anak masuk sekolah saja mahal. Sama dengan rumah sakit. Tarif layanannya mahal dan tidak menerima BPJS, jadi kita berlakukan tarif sosial komersial,” tegasnya.

Terkait dengan tarif bisnis yang tidak dinaikkan, menurut Samsul, karena tarifnya sudah sesuai.

”Kenapa bisnis tidak dinaikkan? Karena tarif bisnis sudah sesuai. Nggak mungkin kita menaikkan yang sudah sesuai. Salah kita nanti,” jelasnya.

Sesuai dengan rancangan usulan DPRD Kepri yang akan diusulkan ke Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, disebutkan golongan tarif S3 daya kurang 200 KVA, naik 4,9 persen.

Tarif saat ini Rp844 dan usulan tarif baru Rp885,63. Sementara golongan R1 dengan daya 1.300 VA, tarif naik 45,4 persen. Dimana, tarif saat ini Rp930 dan usulan baru Rp1352,56.

Sementara untuk R1 denga daya 2.200 VA, tarif saat ini Rp970, dan usulan tarif baru Rp1.360.48, atau naik 40,2 persen. Sementara golongan R2 dengan daya kurang3.500 VA, tarif naik 6,09 persen. Tarif saat ini

Rp1.422 dan usulan tarif baru, Rp1.508,67.

Di balik usulan kenaikan tarif PLN Batam, ada juga rencana PLN mengurangi ketergantungan daya dengan mitranya, yang menyediakan pembangkit. Ke depan PLN Batam akan membangun pembangkit listrik sendiri.(Martua)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here