Tertibkan Izin Tambang Pasir

0
961

Kalau dinas pertambangan prov Kepri memang sudah melakukan penindakan atau penertiban,apakah tambang pasir sudahkan diterbitkan izin nya ? Sy harap dinas pertambangan prov Kepri jgn menutup-nutupilah, atau jgn main mata, nanti matanya sakit “apa’an too…
+6281270319696

Yang Mana Pasir Legal?
MBS, Pak: Distamben,Satpol PP dan Polisi yg memiliki otoritas penangkapan dan penindakan terhadap tambang pasir ilegal.
+6281270319696

TANGGAPAN:
Sejak pemerintah membuka kran ekspor komoditas tambang mineral, termasuk bauksit dengan persyaratan tertentu, terutama komitmen membangun smelter, sejumlah pengusaha tambang dari berbagai daerah mulai kasak – kusuk melirik Kabupaten Lingga, sebagai salah satu daerah pemilik kandungan bahan tambang terbesar di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Kita berharap Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Lingga sebelum masalah reklamasi dan pascatambang sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dibereskan terlebih dahulu.

Baca Juga :  Pejabat Mesti Giat

Saya sudah dapat laporannya. Saya tidak anti investasi tambang. Tapi harus prorakyat, bermitra dengan badan usaha milik daerah dan mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi, saya ingatkan, sebelum masalah reklamasi dan pascatambang dibereskan, jangan terbitkan IUP di Lingga.

Saya geram melihat tingkah laku para pengusaha tambang bauksit, bijih besi, timah dan pasir yang pernah beroperasi di bumi Bunda Tanah Melayu itu. Bagaimana tidak, setelah kegiatan pertambangannya berakhir, mereka pergi begitu saja, tanpa melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Masalah lingkungan ini sangat penting dan sudah menjadi isu strategis bagi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Jadi, jangan dianggap remeh. Dampaknya bisa mendatangkan bencana sosial bagi daerah.

Saya berjanji tidak akan membiarkan Lingga porak poranda akibat kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan. Kewenangan di bidang pertambangan sudah beralih ke pemprov kepri, namun kewenangan di bidang lingkungan hidup masih berada di pemkan dan pemko.

Baca Juga :  Minta Sambungan PDAM

Saya sudah mengingatkan para pengusaha tambang agar segera melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Tapi, tak ada satu pun yang melaksanakannya. Saya tahu, bahwa kewenangan di bidang pertambangan itu, sudah beralih ke Gubernur. Tapi, ingat! Masalah lingkungan hidup, masih kewenangan kabupaten.

Tentang para pengusaha yang membandel suah kami laporkan kepada Gubernur Kepri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Namun, hingga saat ini, belum terlihat adanya upaya kongkrit dari pemilik kewenangan untuk menyelesaikan persoalan pasca tambang di Lingga itu.

Anda pasti tahu, kami sudah mengundang KPK dan bicara soal kemana dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang Lingga itu berada? Kejaksaan Tinggi Kepri juga sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, tapi kami tak tahu apa hasilnya? Faktanya, lahan pasca tambang di Lingga, masih terbiar gersang, tanpa kegiatan pemulihan lingkunga.

Baca Juga :  Program BUMD Harus Andal

Sebagaimana diketahui, sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dibidang pertambangan dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Termasuk kegiatan pasca tambang sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (tir)

Alias Wello
Bupati Lingga

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here