Tiga Bulan Kerja, 30 Pamhut Dirumahkan

0
536
PETUGAS saat menertibkan bangunan di atas hutan mangrove di Dompak, baru-baru ini. f-suhardi/tanjungpinang pos

Kementerian Kehutanan Dinilai Lepas Tangan

Awalnya mereka senang karena dapat pekerjaan. Tugas mereka menjaga hutan agar tetap asri dan tidak dibabat pembalak liar. Rupanya, baru delapan bulan bekerja untuk pemerintah, sudah dirumahkan. Mereka dirumahkan sejak Januari 2018 dan tak digaji lagi hingga saat ini.

TANJUNGPINANG – Sebanyak tiga puluh orang petugas Pengamanan hutan (Pamhut) yang direkrut Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) pada September 2017 lalu. 30 orang ini yang terbaik dari 700 peserta yang melamar saat pendaftaran.

Nasib mereka kini bergantung kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Pekanbaru yang bertugas memberikan penggajian.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri Yerry Suparna melalui Kepala KPHP Bintan dan Tanjungpinang, Ruah kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (7/3) via ponsel.

”Jadi memang sudah lebih dari tiga bulan nasib mereka terkatung-katung. Karena dari BPHP Kemenhut, saat ini belum lagi melakukan proses penganggaran lanjutan di 2018 terkait efektif dan efisien mereka kembali mengawasi hutan di wilayah Tanjungpinang – Bintan, dan Lingga,” terangnya.

Sampai saat ini, DLHK Provinsi sudah meminta solusi penganggaran pemerintah melalui TAPD bersama Sekdaprov. Hanya saja, menurut dia, hal ini tidak mungkin karena itu murni menyalahi aturan.

Bahkan sudah puas menjolok anggaran di BPHP Pekanbaru, namun tidak kunjung ada kabar berita, pihaknya pun mengupayakan mengadu masalah tersebut ke kementerian/lembaga lainnya di Jakarta.

”Mereka setelah mendapat surat tugas dari BPHP dan ditugaskan ke lapangan, sangat membantu DLHK dalam mengawasi aktivitas hutan. Baik terjadi kebakaran ataupun illegal logging,” terang Ruah.

Namun saat ini sudah tiga bulan mereka tak lagi ditanggung BPHP Kemenhut, lantaran belum dilakukan lelang proyek lanjutan. ”Saat ini kami tidak bisa banyak berbuat,” terangnya.

Mereka bekerja di bawah komando Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Pekanbaru untuk pengawasan hutan produksi di kawasan Tanjungpinang-Bintan dengan gaji sekitar Rp 1,7 juta per bulan.

Petugas ini direkrut beberapa bulan lalu dan sudah menjalani masa tugas sekitar tiga bulan. Mereka siap menjaga serta mengawasi adanya aktivitas ilegal di lokasi penempatannya. Lokasi penempatannya pun dibagi menjadi tiga.

Yakni, Tanjungpinang jangkauan pengawasannya di kawasan Batu Kucing dan Sungai Pulai-perbatasan Tanjungpinang Bintan. Lalu di Kijang dan Toapaya, meliputi kawasan Pulau Kelong, Tambelan, dan kawasan sekitarnya. Terakhir, di Bintan utara, meliputi kawasan Tanjunguban dan Teluk Sebong.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here