Uang Perjalanan Dinas Tak Cair

0
640
LAPORAN: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyampaikan laporan saat Sidang Paripurna LPP APBD 2016 di Kantor DPRD Kepri di Dompak, kemarin. f-suhardi/tanjungpinang pos

Anggota DPRD Kepri ‘Demo’

DOMPAK – Hujan interupsi mewarnai penutupan masa sidang kedua DPRD Kepri tahun 2017, Kamis (6/7) di Kantor DPRD Kepri di Dompak. Beberapa anggota DPRD Kepri ramai-ramai ”berdemo” mengeluhkan belum cairnya uang perjalanan dinas anggota DPRD dan tunjangan lain-lainnya. Interupsi diawali ketua Fraksi PDIP Tawarich.

”Ketua, sebelum menutup masa sidang kedua ini, saya ingin mempertanyakan uang perjalanan dinas kami masih banyak yang belum diselesaikan. Kami mohon agar Ketua menanyakan hal ini kepada Sekretaris Dewan,” kata Tawarich. Seakan membuka kotak Pandora, interupsi Tawarich langsung disambar oleh anggota Fraksi PKB Maaz Ismail.

Mantan Kadis Pendidikan Kota Batam ini mengeluhkan bahwa tersendat-sendatnya pendapatan anggota DPRD ini bukan hanya sekali dua kali terjadi. Padahal, DPRD daerah lain, kejadian uang yang terlambat dan tersendat-sendat ini tidak pernah terjadi.

”Ada banyak kawan-kawan mantan anggota DPRD Batam, Karimun, Tanjungpinang yang mengeluhkan hal ini. Jika memang stafnya tidak mampu, segera ganti. Lakukan penyegaran,” kata Maaz suara meninggi. Komentar ini juga diamini anggota Fraksi Golkar Taba Iskandar. Ia meminta agar Sekwan melakukan penilaian ulang terhadap pejabat Sekwan yang dianggap tidak mampu dan tidak cakap.

”Saya minta, ketua tampung saja usul dari kawan-kawan ini. Kalau memang ada staf yang tidak mampu, segera ganti. Saya harap, masa sidang ke depan, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” kata Taba. Anggota Fraksi PDIP Sahat Sianturi pun mengamini usulan dari Taba Iskandar. Ia meminta agar bagian keuangan DPRD berkoordinasi dengan bagian keuangan Provinsi Kepri.

Sedangkan, staf dituntut aktif untuk langsung menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan usai menjalankan kegiatannya. Menanggapi protes kinerja staf sekwan, Ketua DPRD Jumaga Nadeak mencoba menengahinya. Ia berjanji segera menggelar rapat kecil bersama Sekretaris Dewan.

”Kita juga sebagai anggota DPRD harus memahami beban kerja dari staf sekretariat. Nanti kita atur ulang tata kerjanya,” kata Jumaga menutup.

Dewan Tak Terima Salinan
Sebelumnya DPRD dan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menggelar rapat paripurna atas jawaban Laporan Hasil Pertanggungjawaban keuangan Gubernur Kepri tahun 2016. Paripurna berlangsung alot, saat Gubernur Kepri menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 di depan seluruh anggota DPRD yang hadir. Meskipun waktu itu seluruh anggota DPRD tak satu orang pun mendapatkan lampiran tentang hasil akhir jawaban Pemerintah atas LHP tahun 2016 tersebut. Rapat paripurna berjalan alot tanpa adanya hujan intrupsi.

Dalam LHP gubernur tersebut, Nurdin menyampaikan bahwa laporan penggunaan anggaran tahun 2016 lalu, tidak terdapat banyak kekurangan. Bahkan, penggunaan sisa anggaran terdapat sisa lebih dari Rp 500 miliar. Silpa ini menurut Nurdin salah satu poin positif kinerja OPD Pemprov yang sudah dinilainya cukup baik dan efisien dalam menggunakan anggaran. Sementara, Wakil Ketua DPRD Kepri Dr Amir Hakim mengkritik atas Silpa yang yang cukup besar, dilakukan para OPD di lingkungan Pemprov Kepri saat ini.

Karena itu menurut dia bukan sebuah keberhasilan yang memuaskan, justru membuat para OPD nantinya terlena dan semakin manja. Walaupun pada kenyataannya saat ini, tidak satu pun rencana proyek fisik yang sudah dibangun, sehingga berdampak baik terhadap perekonomian Kepri ke depan.

”Pak Gubernur harus bisa membuka akses baru lainnya, tidak bisa justru mengharapkan dana sokongan pusat, tapi ada potensi lainnya, seperti pertambangan maupun lego jangkar yang cukup potensial mendorong PAD bertambah,” terangnya. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here