Urus Izin Bisa dari Rumah

0
549
Walikota: Wali Kota Batam Rudi saat menyampaikan kesulitan Pemko Batam membangun karena dualisme perizinan di Batam, Belum lama ini.f-istimewa/huams pemko batam

BP Batam Pilot Project Sistem OSS untuk Indonesia

Kementerian Koordinator Perekonomian sedang mengembangkan proses perizinan yang lebih praktis melalui sistem perizinan berbasis teknologi informasi. Dengan sistem ini, memungkinkan seseorang yang berusaha bisa mengurus perizinan dari rumahnya tanpa datang ke perkantoran pemerintah.

BATAM – Sistem perizinan berbasis teknologi informasi (Online Single Submission/OSS) ini akan terintegrasi dan melengkapi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah ada saat ini.

Di Indonesia, baru tiga daerah yang diberi kesempatan menerapkannya yakni, Batam, Palu dan Purwakarta. Tiga daerah ini menjadi percontohan atau pilot project untuk Indonesia.

Di Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam yang menerapkannya. Sebanyak 100 perizinan di BP Batam sudah dimasukkan dalam sistem OSS ini. Diharapkan, OSS ini nantinya akan mempermudah investor mengajukan perizinan. Sistem ini sendiri akan dioperasikan secara nasional.

Menurut Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Ady Soegiharto, Rabu (7/2), sistem ini sendiri disiapkan Kementerian Perekonomian. ”Kita sudah kirim sekitar 100-an jenis perizinan. Kita tunggu kabar, bagaimana nanti,” kata Ady, kemarin.

Baca Juga :  Kembangkan Desa untuk Destinasi Wisata

Disebutkannya, jika OSS ini sudah diterapkan, maka akan memudahkan investor mengurus perizinan. Tidak hanya perizinan, namun sistem non perizinan juga diminta Kemenko Perekonomian masuk dalam OSS. ”100 dulu yang kita masukkan di dalam dan kita harap segera dapat kabar dari Kemenko,” harapnya.

Jika tidak ada aral melintang, maka sistem layanan OSS ini akan diluncurkan pada Februari atau Maret 2018 ini. ”Kita masih komunikasi soal waktu peluncuran. Mungkin antara Februari atau Maret ini diluncurkan,” beber Ady.

Dengan sistem OSS ini, investor bisa mengurus perizinan tanpa mesti datang ke kantor pelayanan BP Batam. Dengan OSS ini, masyarakat atau investor bisa mengurus izin dari rumah. Jenis perizinan yang ditawarkan di online single submission ini mirip seperti layanan I23J.

”Bedanya kalau di I23J orangnya harus datang, di single submission ini, orangnya tak perlu datang,” kata Ady.

Layanan perizinan di sistem inipun, diakuinya akan terintegrasi dengan layanan perizinan di instansi lainnya. Di halaman muka akan ditampilkan jendela single submisson.

Baca Juga :  19 November, Wapres Kunjungi Kepri

Begitupun dengan persyaratan, jika sudah ada persyaratan semisal KTP yang dilampirkan, untuk mengurus perizinan lain yang membutuhkan KTP, masyarakat tak perlu melampirkannya beberapa kali. Cukup satu kali, di awal mengurus perizinan.

”Ini untuk percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana Perpres 91,” imbuhnya.

Nantinya untuk daerah dan BP Batam, software-nya akan disiapkan pemerintah pusat. Sebagaimana disampaikan Kepala BP Batam Lukita, akan digunakan dengan perizinan-perizinan investasi di kawasan industri.

”OSS itu hanya terkait dengan kawasan industri. Tiap daerah bisa jadi beda. Ini akan digunakan khusus untuk kawasan industri. Jadi tidak bisa diterapkan di mal pelayanan publik,” jelas Lukita.

Sistem ini dibuat dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha Membentuk Sistem Perizinan Berbasis Teknologi Informasi (OSS).

Perizinan berusaha pada sistem OSS mengharuskan pelaku usaha atau investor mengajukan permohonan perizinan berusaha hanya ke PTSP. Seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah berada dalam satu sistem OSS.

Data investor yang sudah teregistrasi bisa digunakan untuk mengurus perizinan sehingga investor tidak perlu repot-repot melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan lain.

Baca Juga :  Gubernur Tutup DBR FBK 2017

Bahkan investor tak harus datang ke kementerian teknis untuk menyerahkan dokumen. Mereka bisa mendaftar melalui online dengan gadget.

Selain itu, pemerintah dalam OSS juga membentuk satuan tugas (satgas) yang akan mengawal jalannya proses perizinan dari awal hingga akhir. Satgas nantinya dipimpin oleh sekretaris jenderal di tingkat kementerian atau lembaga dan sekretaris daerah untuk satgas yang berada di pemerintah daerah.

Tugas utama dari satuan tugas, baik di tingkat kementerian atau lembaga maupun daerah, adalah untuk memonitor pelaksanaan percepatan berusaha di wilayah kerjanya masing-masing.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, nilai investasi yang masuk ke Indonesia naik sebesar 23,7 persen secara tahunan (year or year) pada 2017 setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.(MARTUA – MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here