Wako Minta Pejabat Koreksi Anggaran

0
510
Wali Kota: Wali Koa Batam dan Wali Kota Surabaya saat kerjasama tentang penerapan e-budgeting beberapa waktu lalu. f-istimewa

BATAM – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memerintahkan pegawai khususnya di bagian keuangan tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan laporan. Ini harus diselesaikan sebelum diberlakukannya transaksi nontunai secara keseluruhan di OPD Pemerintah Kota Batam pada 1 September mendatang.

”Segera koreksi dan periksa kembali semua penggunaan keuangan negara. Supaya 1 September nontunai diberlakukan, bapak ibu tidak kena masalah hukum,” kata Rudi saat apel perdana pasca Idul Fitri di Dataran Engku Putri Batamcenter, Senin (3/7). Rudi mengatakan meski pemerintah pusat perintahkan nontunai berlaku 1 Januari 2018, seluruh OPD Pemko Batam tetap akan mulai 1 September mendatang. Tujuannya agar saat nasional mulai diberlakukan, Kota Batam sudah benar-benar siap.

Saat ini, lima OPD sudah mulai berlakukan transaksi nontunai. Kelimanya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, serta RSUD Embung Fatimah. Transaksi nontunai di lima OPD ini sudah dimulai sejak 1 Juni lalu.

”Kasubag dan staf keuangan harus paham. Wajib hukumnya dilakukan. Tidak ada lagi tawar menawar. Kalau ini dilakukan, pembukuan lalu yang tidak selesai, akan jadi masalah. Maka segera selesaikan keuangan yang lalu. Meskipun Rp 50, ini uang negara,” ujarnya.

Rudi membuka kesempatan bagi pegawai untuk melapor padanya langsung jika menemui masalah dalam penyelesaian keuangan lalu tersebut. ”Tidak hanya pejabat, staf pun boleh melapor,” katanya.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here