Wako Perintahkan Baliho Bodong Digusur

0
755
KUNJUNGI: Lis melihat reklame yang tak memiliki izin. f-yoan/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah, geram melihat banyaknya reklame bodong atau tak berizin di Tanjungpinang.

Dari data Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Tanjungpinang, ada 265 titik panggung reklame yang tidak memiliki izin.

”Kita segera eksekusi. Papan reklame yang tidak ada izin akan kita gusur, tiangnya akan dipotong,” kata H Lis Darmansyah, saat meninjau, salah satu reklame yang tidak memiliki izin di kawasan Jalan Bakar Batu, Senin (17/4).

”Wah kacau ini, posisi ini sangat bahaya dan pas-pasan di bahu jalan. Potong saja ini. Mau milik dewan mau milik pemerintah pokoknya ini dipotong,” perintah Lis kepada petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang turut hadir di lokasi jalan Bakar Batu.

Baca Juga :  Pengedar Sabu untuk Tahun Baru Diciduk

Tidak hanya perintah eksekusi, Lis juga memastikan bahwa dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) khusus guna menertibkan seluruh papan reklame yang tak berizin.

”Kita tidak mau tahu, aturan tersebut nantinya berlaku untuk semua pemilik usaha reklame menggunakan lahan pemerintah. Siapapun dia kalau melangar izin maka selama itu juga harus membayar denda,” bebernya.

Lis menyayangkan kondisi tiang reklame yang diduga milik oknum atas nama Jalius yang di khawatirkan membahayakan pengguna bahu jalan.

Petugas PPNS, Dian Asmara menjelaskan bahwa sebelumnya, rangka pemindahan yang dimaksud.

Baca Juga :  Imunisasi Lengkap, 200 Anak Dapat Piagam

”Prinsipnya sederhana, selagi taat aturan, melengkapi izin maka tidak akan kami persulit, tapi kalau tidak kami akan meneruskan instruksi wali kota untuk memotong tiang reklame itu,” tegasnya.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tanjungpinang, Hamalis membenarkan adanya pembongkaran reklame di Jalan Bakar Batu.

Pembongkaran itu dilakukan oleh pemiliknya langsung, yaitu Efendi dan Jalius. Karena reklame miliknya tidak ada izin kontruksi dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui BP2T. Dan, tim terpadu turun langsung mengawasinya. (cr33/dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here