Warga Minta Status RTH Bisa Urus Sertifikat

0
1193
MENJELASKAN: Kepala Bappelitbang Tanjungpinang, Surjadi menjelaskan kepada masyarakat dan anggota Pansus RDTR terkait zonasi di Kampung Sumberejo.F-DESI LIZA PURBA/TANJUNGPINANG POS

Anggota Pansus RDTR Turun ke Kampung Sumberejo

TANJUNGPINANG – Warga Kampung Sumberejo, RW 10, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur mengharapkan hak-hak mereka sebagai pemilik lahan dapat kembali.

Minimal warga dapat mengerus sertifikat lahan mereka. Selain itu dapat melakukan pembangunan perumahan serta lainnya. Bila tidak, warga akan menolak pembahasan Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tanjungpinang.

Hal ini dikatakan Ketua RT 04/RW 10 Kelurahan Pinang Kecana, Mzed saat memberikan tanggapan kepada Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RDTR yang turun bersama Kepala Bappelitbang Tanjungpinang Surjadi di aula pertemuan Kampung Sumberejo, Selasa (12/12) kemarin.

Hadir dalam pertemuan Ketua Pansus RDTR, Beni SH MH beserta anggota lainnya, Maskur Tilawahyu, Rahma, Ismiyati, Borman Sirait, Ashadi Selayar dan lainnya.

Mzet menuturkan, keresahan warga bermula sejak Perda RTRW di sahkan, 2014 lalu. Sebagian warga yang ingin meningkatkan status kepemilikan lahan menjadi sertifikat tidak bisa.

Terkait persoalan ini, DPRD awalnya sepakat jika RTRW dulu dirubah. Setelah itu, baru membahas RTDR.

Sesuai aturan hanya dapat diubah lima tahun sekali, bisa sebelum itu asalkan memenuhi minimal salah satu dari tiga unsur ditetapkan pemerintah pusat.

Yaitu adanya bencana alam yang mengakibatkan perubahan bentuk lahan, persoalan batas negara dan terjadi perubahasan batas wilayah sesuai ketentuan UU.

Baca Juga :  PKK Kelurahan Kota Gelar B2SA NonBeras

Jika tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut, maka RTRW hanya dapat di rubah tepatnya 2019 mendatang.

Mengingat waktunya masih lama, maka Pemko menyarankan ke DPRD agar perda RDTR dibahas di akhir tahun 2017. Dengan keyakinan, nantinya bisa menyelesaikan persoalan dari Perda RTRW.

Apalagi diatur, paling lama 36 bulan atau tiga tahun setelah Perda RTRW di sahkan, DPRD harus mengesahkan Perda RDTR untuk mengatur seluruh kawasan lebih rinci.

Surjadi menuturkan, meski kawasan RTH harusnya tetap dapat mengurus sertifikat. Sebab, status harusnya tidak dapat mengubah fungsinya.

Hanya saja warga belum sepenuhnya bisa percaya, meminta sebelum pengesahan pemerintah memalui OPD terkait yaitu Beppelitbang dan BPN disaksikan Pansus RDTR DPRD Tanjungpinang membuat kesepakatan atau komitmen bahwa status tersebut tidak mempengaruhi fungsi maupun hak warga.

Ini yang nantinya perlu didudukkan bersama Kepala BPN Tanjungpinang.

”Kita bahas dulu Perda RDTR, setelah di sahkan kita bawa ke BPN hasilnya dan bisa mengurus sertifikat. Saya juga tidak tahu, apa landasan BPN tidak mengeluarkan sertifikat di status RTH,” tuturnya menjelaskan ke masyarakat.

Ia menuturkan, persoalan berbeda dengan status Hutan Lindung (HL) dan warna oren atau kawasan Bandara. Ini tidak bisa di ubah di tingkat kabupaten-kota, melainkan kewenangan di pusat.

Baca Juga :  Semua Penumpang Dijamin Terangkut

Harus diakui, sebagian warga Kampung Sidomulyo dan Sumberejo Kecamatan Tanjungpinang Timur, sejak 2014 lalu ada masuk kawasan HL dan oren.

Persoalan dua status tersebut perlu pembahasan kembali. Pihak Bappelitbang mengaku sudah tiga kali menyurati pusat terkait peroalan ini, namun belum bisa ditindaklanjuti kembali.

Ketua Pansus RDTR DPRD Tanjungpinang, Beni meminta, perwakilan dari Bappelitbang, Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat bersama anggota pansus turun bersama meninjau kawasan mana yang berstatus RTH, HL dan warna oren.

Jika banyak warga yang berada di kawasan oren maka perlu didudukkan bersama manajemen PT Angka Pura II, sebagai mengelola Bandar Udara RHF.

”Bila warga di lokasi oren tetap tinggal dianggap membahayakan, maka harus ada solusinya, yaitu ganti untung. Jangan ganti rugi sehingga ada langkah-langkah kedepan yang dapat diambil masyarakat,” tuturnya.

Begitu juga kepada sebagian warga yang masuk HL, diupayakan untuk diperjuakankan.

Hal senada disampaikan anggota Pansus lainnya, Maskur, Rahma dan Ismiyati.

Bahwa intinya memperjuangkan hak-hak masyarakat, yang terampas karena lahirnya Perda RTRW. Rahma menuturkan, warga yang sudah puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut, harus kembali menerima haknya, seperti sebelum adanya Perda RTRW.

Ismiyati meminta status RTH di kawasan Kampung Sumberejo dipindahkan, ke kawasan lahan yang belum dibangun. ”Rumah penduduk sudah ada sejak puluhan tahun, harus tetap menerima status sebagai pemukiman. Jangan menjadi RTH,” tuturnya.

Baca Juga :  Sumur Bor untuk Kantor Dinas Dilelang

Intinya ada dua perjuangan yaitu meski status RTH dapat mengurus sertifikat dan mendirikan bangunan. Bila tidak, solusinya memindahkan status RTH ke kawasan lain yang lahannya belum digunakan.

”Tentu tidak ada yang mau, namun jangan korbankan masyarakat kecil. Lebih baik meminta kepada pemilik lahan yang tak memakai lahannya,” paparnya.

Surjadi menambahkan, bahwa penetapan kawasan RTH, HL dan warna lainnya menggunakan stalit dengan skala perbandingan 1:25.000. Berberda dengan pembahasan RTRW nantinya, yaitu 1:5.000.

”Jadi rumah-rumah masyarakat nantinya akan terlihat, dan akan di ubah nantinya di dalam RDTR. Tapi bagi rumah warga di kawasan oren dan HL belum bisa sekarang,” terangnya.

Ketua RW 10, Kelurahan Pinang Kencana, Sunarduino meminta, warga Sumberejo yang masuk kawasan RTH dapat dirubah secara menyulur. Jangan setengah-setengah, yang nantinya menimbulkan konflik. ‘Kita minta bisa dirubah statusnya yang nantinya di bahas RDTR,’ tuturnya. (DESI LIZA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here