Warga Miskin Dapat Bantuan Hukum Gratis

0
747
Heri Moekhrijal

DOMPAK – Kabar gembira buat masyarakat kurang mampu yang bermasalah dengan hukum. Pemprov dan DPRD Kepri sepakat bantuan hukum akan diberikan gratis bagi warga miskin.

Saat ini, Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu sedang dibahas. Bahkan, saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kepri, sudah menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut sebelum disahkan menjadi Perda.

Kabiro Hukum Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal mengatakan, salah satu poin yang disampaikan fraksi adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga miskin. Namun, pihaknya masih harus mencari data-data berapa warga kurang mampu di Kepri yang tidak didampingi penasehat hukum saat bermasalah dengan hukum.

Baca Juga :  Arkeolog Teliti Peradaban Masyarakat Natuna

Data ini sangat penting mengingat akan dialokasikan anggaran APBD untuk bantuan hukum tersebut. Pengacara yang ditunjuk akan mendampingi warga miskin tidak mampu membayar pengacara dan dibiayai APBD. Sebenarnya, kata Heri, 85 persen provinsi di Indonesia sudah memiliki Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

”Karena itu perintah Undang-undang tentang Bantuan Hukum. Sekarang Kepri sedang membahas Ranperdanya,” katanya saat dihubungi lewat ponselnya, Rabu (26/4).

Dijelaskannya, Perda ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang merata. Sehingga, diharapkan warga miskin yang berhadapan dengan hukum tidak menjalani persidangan tanpa didampingi pengacara. Namun, kata dia, masyarakat jangan salah kaprah. Perda ini ke depan bukan untuk membela masyarakat yang salah. Sebab, putusan tetap ada di tangan hakim.

Baca Juga :  Perbaiki Layanan Haji Tiap Tahun

Perda ini akan membantu menyiapkan pendamping hukum saja. Perkara salah satu tidak, itu domain hakim. Setidaknya, warga miskin tidak dibiarkan menghadapi persidangan sendirian tanpa dibantu pemerintah.

Ia juga berharap agar masyarakat makin memahami hukum itu. Jangan berpikiran berbuat kesalahan karena akan ada bantuan penasehat hukum yang dibiayai pemerintah.

”Perda ini ke depan kita harapkan menyadarkan masyarakat sehingga lebih patuh pada hukum dan jangan melanggar hukum. Susah sendiri nanti sama keluarganya,” pesannya.

Memang, kata dia, masyarakat yang bermasalah dengan hukum belum tentu melakukannya karena niat. Harus dilihat dulu psikologisnya dan historisnya.
(mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here