Warga Miskin Meninggal, Dapat Bantuan

0
397
PEtrus M Sitohang SE,Ak

TANJUNGPINANG – Fraksi PDIP DPRD Kota Tanjungpinang mendukung program Pemko tahun 2019 yang akan memberikan bantuan bagi warga miskin yang meninggal.

Anggota DPRD Tanjungpinang dari Fraksi PDI Perjuangan Petrus M Sitohang mengatakan, mereka siap mendukung upaya Pemko untuk memajukan Tanjungpinang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan anggaran dan program-program serta kegiatan dalam APBD 2019 termasuk peningkatan belanja tidak terduga.

Sebelumnya, belanja tidak terduga Rp1 miliar dan tahun 2019 naik menjadi Rp5 miliar atau meningkat 400% yang termasuk bantuan kepada warga miskin yang meninggal.

Namun semua niat baik tersebut harus dilaksanakan dengan taat asas pada peraturan yang ada mulai dari Undang-undang hingga peraturan di bawahnya termasuk Perda dan secara khusus Peraturan Menteri Dalam Nageri No.13 Tahun 2018 tentang Pendoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2019.

Baca Juga :  Sanggar Karimun Justru Wakili Anambas

”Jangan sampai niat baik kita untuk mensejahterakan rakyat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya saat pandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna atas Pengantar nota Keuangan rentang RAPBD Tanjungpinang 2019 di Gedung DPRD Tanjungpinang, Senin (19/11).

Adapun struktur RAPBD Kota Tanjungpinang tahun 2019, tambah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungpinang itu, perkiraan APBD 2019 nanti sekitar Rp965,38 miliar meningkat Rp148,16 miliar dari tahun 2018.

Belanja Daerah Rp975,53 miliar, meningkat Rp142,26 miliar dibandingkan APBD tahun 2018. Pembiayaan daerah Rp10,15 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (Silpa) BLUD, JKN dan Silpa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan walikota mengenai alasan terjadinya Silpa dari dana BOS.

Fraksi PDIP menyambut baik pengantar nota keuangan tentang RAPBD tahun anggaran 2019. Dari segi waktu Fraksi PDIP mengapresiasi upaya walikota dan TAPD untuk menyampaikan nota keuangan RAPBD di awal November dengan harapan pembahasannya nanti dapat dilaksanakan dalam waktu yang cukup.

Baca Juga :  Warga Sudah Bisa Tukar Uang 75 Ribu di BI Kepri

Sehubungan dengan tahun anggaran 2019 sudah merupakan bagian masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2014 yang belum disusun, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan saudara walikota dan langkah antisipasi yang telah dan akan dilakukan Pemda menghadapi situasi ini.

Melihat struktur RAPBD yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD 2018, Fraksi PDIP menyambut gembira perkembangan ini.

Namun kenaikan anggaran pendapatan dan anggaran ini belanja ini menuntut tanggung jawab moral semua khususnya Pemko Tanjungpinang untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk cakupan masyarakat yang dilayani serta kualitas layanan dan kuantitas serta kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan kota Tanjungpinang.

Baca Juga :  Lima Kapal Pencuri Ikan Ditangkap

Jumlah anggaran yang meningkat jika tidak disertai dengan meningkatkan pelayanan dan program serta kegiatan pembangunan akan menjadi ironi yang harus dihindari.

Untuk itu, Fraksi PDIP memohon kepada Banggar DPRD Kota Tanjungpinang beserta Alat Kelengkatan DPRD Kota Tanjungpinang, Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang dan TAPD serta pihak yang terkait dalam proses pembahasan ini untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan hati-hati dalam mengambil keputusan atas setiap program kegiatan dalam RAPBD 2019.

Sidang kemarin dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga dan Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Ahmad Dani. Fraksi lainnya juga menyampaikan pandangannya saat itu. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here